Bagaimana Indonesia dapat melakukan dekarbonisasi di tengah perkiraan pertumbuhan konsumsi energi?

Konsumsi energi diperkirakan empat kali lebih tinggi pada 2060.

Indonesia menargetkan untuk menjadi negara maju pada 2045 — tujuan yang akan memerlukan peningkatan penggunaan energi yang signifikan, kata seorang ahli selama Singapore International Energy Week. Dengan konsumsi energi yang menjadi kontributor tertinggi emisi karbon, akankah tujuan nol-bersih di negara itu pada 2060 akan dikompromikan?

“Kami akan memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi. Jika kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan implikasinya adalah kita tahu bahwa peningkatan signifikan ini juga ada dalam penggunaan energi,” kata Kepala Pusat dari Kajian Kebijakan Keenergian, Institut Teknologi Bandung, Retno Gumilang Dewi.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 5,64% setiap tahun dari 2021 hingga 2025 dan 6,15% dari 2026 hingga 2030. Setelah mencapai ini, Dewi memperkirakan pada 2060, konsumsi energi final akan 3,81 kali lebih tinggi dibandingkan 2010, sementara konsumsi listrik akan 10,33 kali lebih tinggi dari periode yang sama.

Dalam satu dekade terakhir, sistem energi di Indonesia telah berkontribusi sebesar 38,3% terhadap total emisi karbon.

Selanjutnya, menurut laporan oleh Climate Transparency, emisi Indonesia, tidak termasuk penggunaan lahan, meningkat sebanyak 140% antara 1990 dan 2017, dengan sektor energi mengalami peningkatan yang paling tinggi. Emisi terkait energi pada 2019 mencapai 581 metrik ton setara karbon dioksida, dengan sektor industri berkontribusi paling besar pada 37% dari total emisi, diikuti oleh transportasi (27%), dan pembangkit listrik dan panas (27%).

Mengurangi emisi

Untuk mengatasi dekarbonisasi terutama di sektor energi, Dewi mengatakan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi di sisi permintaan dan penawaran secara agresif, yang akan mengarah pada penurunan intensitas produk domestik bruto sebanyak 73% pada 2050, dibandingkan pada 2010 .

Dekarbonisasi listrik melalui penyediaan energi emisi bersih / hijau / rendah dan nol karbon, serta penggunaan bahan bakar rendah emisi dan penangkapan dan penyimpanan karbon juga akan mengurangi intensitas emisi listrik sebesar 92% pada 2050 dibandingkan pada 2010 .

Dia juga mengatakan elektrifikasi penggunaan akhir seperti adopsi kendaraan listrik dan gardu induk sistem energi berbasis bahan bakar fosil menjadi listrik juga akan membantu mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mengurangi emisi “selama pembangkit listrik benar-benar terdekarbonisasi."

Hal ini kemudian akan meningkatkan elektrifikasi penggunaan akhir sebesar 23% pada 2050 dari tahun 2010, katanya.

Dekarbonisasi yang mendalam juga akan menjadi pendorong utama dalam transisi menuju energi bersih, mencatat bahwa Indonesia menghadapi "situasi ketidakpastian dalam memutuskan transisi" karena negara ini bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batubara, ketika di sisi lain ada kebutuhan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

"Dituntut untuk memberikan kontribusi  peran yang lebih besar, dan upaya mitigasi perubahan iklim global ... Jadi kita perlu dekarbonisasi yang mendalam terhadap emisi nol-bersih, terutama di sektor energi," katanya.

“Menuju target dua derajat (Celcius), Indonesia memiliki peluang untuk mentransisikan sistem energinya dengan mengurangi intensitas karbon secara tajam di semua sektor ekonomi. Dan transisi ini dikenal sebagai dekarbonisasi yang dalam,” kata Dewi.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan teknologi emisi karbon dioksida negatif seperti energi biomassa dan carbon capture and storage  (CCS) atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS), kata Dewi.

Tantangan dekarbonisasi yang mendalam

Untuk implementasi dekarbonisasi yang mendalam, Dewi mengatakan Indonesia perlu mengembangkan kapasitas lokal dalam energi terbarukan karena sulit memasang PV surya di rumah, serta tenaga angin dan bioenergi.

"[Ada] kebutuhan untuk mengurangi penggunaan batubara secara signifikan karena kita tahu bahwa ekonomi kita bergantung pada batubara dan kemudian batubara itu sendiri berkaitan dengan aset yang terdampar (stranded asset)," kata Dewi.

"Dampak negatif dapat dikurangi dengan [terus-menerus] menggunakan batubara tetapi dengan sistem efisiensi tinggi dan juga dilengkapi dengan CCS atau CCUS dan co-firing dengan biomassa," katanya.

Dewi mengatakan ada kebutuhan untuk pengembangan biofuel yang mendalam seperti metil ester asam lemak atau biodiesel FAME, bio-hidrokarbon, bioetanol, bensin dari minyak kelapa sawit, dan yang lainnya yang bertujuan untuk transportasi. Kebutuhan ini juga harus mempertimbangkan penggunaan bahan baku berkelanjutan.

Tenaga tidak terbarukan yang menggunakan bahan bakar fosil yang lebih efisien seperti siklus gabungan gasifikasi terintegrasi, bersama dengan energi terbarukan seperti pembakaran bersama biomassa dan CCS / CCUS juga harus dipraktikkan.

Pengembangan energi terbarukan yang agresif, seperti pengenalan panel surya, juga merupakan salah satu tantangan dalam penerapan dekarbonisasi yang mendalam. Dekarbonisasi yang agresif akan mengurangi jejak karbon listrik dari jaringan grid, yang kemudian akan menghasilkan pengurangan jejak karbon produk yang diproduksi menggunakan listrik dari jaringan yang sama.

Dewi mencatat dekarbonisasi yang agresif akan mengurangi hambatan untuk ekspor bahan Indonesia ke negara-negara yang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan jejak karbon.

Dia juga menekankan perlunya pengembangan yang lebih lanjutatas energi terbarukan dan teknologi pembangkit listrik yang sudah mapan seperti, misalnya yang berbasis bahan bakar nabati, hidro, angin, panas bumi, dll.

Biofuel berdasarkan limbah pertanian dan alga, PV surya, dan biomassa melalui co-firing, gasifikasi, dan Siklus Organik perlu dikembangkan terus menerus, katanya.

Pengembangan perlu mempertimbangkan bahwa "ketersediaan bersifat intermittent," membutuhkan penyimpanan energi seperti baterai dan / atau sistem hibrida atau kombinasi energi terbarukan dengan energi konvensional atau fosil.

“Untuk mendorong pengembangan energi terbarukan, diperlukan kebijakan penetapan harga yang tepat dan menerapkan feed-in-tariff. Dan saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan tentang pajak karbon,” katanya.