Indonesia tetapkan target 2032 untuk PLTN pertamanya

Nuklir kini masuk ke dalam bauran energi jangka panjang Indonesia.

Indonesia menutup tahun 2025 dengan langkah paling signifikan sejauh ini menuju tenaga nuklir, seiring pemerintah untuk pertama kalinya memasukkan teknologi tersebut ke dalam strategi energi resminya dan menetapkan target 2032 sebagai tahun beroperasinya reaktor pertama negara ini.

Pembaruan kebijakan ini mengakhiri puluhan tahun eksplorasi yang maju-mundur dan menyelaraskan perencanaan nasional pada satu jalur tunggal. Nuklir kini telah tertanam dalam bauran energi jangka panjang Indonesia, didukung oleh peta jalan pemerintah yang menargetkan kapasitas 45 gigawatt (GW) hingga 2060.

Rencana tersebut mengalokasikan 35 GW untuk kelistrikan dan 9 GW untuk hidrogen, serta memastikan bahwa unit pertama berkapasitas 250 MW akan mulai beroperasi pada 2032, disusul oleh pembangkit kedua berkapasitas serupa.

Untuk mendukung rantai pasokannya, pemerintah juga telah membentuk sebuah badan untuk mengelola uranium, thorium, dan mineral strategis lainnya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perusahaan pembangkit dan distributor listrik milik negara, tengah mempertimbangkan sejumlah faktor utama saat mengkaji apakah tenaga nuklir dapat ditambahkan ke sistem kelistrikan Indonesia, dengan fokus pada kesiapan sistem, bukan semata-mata pada pilihan teknologi.

Didik Fauzi Dakhlan, Executive Vice President Asset Management, Engineering, and Integration Management System, mengatakan tenaga nuklir memiliki karakteristik yang dapat mendukung transisi energi negara ini.

Ia menyoroti rendahnya emisi nuklir dibandingkan batu bara serta kemampuannya menyediakan pasokan listrik yang stabil, berbeda dengan tenaga surya atau angin yang bergantung pada kondisi cuaca.

"Ketika kita berbicara soal nuklir, ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan," katanya kepada Asian Power melalui pesan LinkedIn. "Ini bukan sekadar soal memilih teknologi, melainkan memastikan sistem kita cukup kuat dan siap untuk mengakomodasinya."

Indonesia memperkirakan permintaan listrik akan mencapai 1.813 terawatt-jam pada 2060, yang membutuhkan kapasitas net-capable sebesar 443 gigawatt. Energi terbarukan diproyeksikan menyumbang 42% dari total output, didukung oleh 34 GW kapasitas penyimpanan—sebuah struktur yang menurut para pejabat membutuhkan baseload yang kokoh guna menjaga keandalan sistem.

"Ini bukan lagi sekadar opsi," kata Tony Susandy, pejabat senior di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam sebuah forum di Jakarta pada 20 November. "Nuklir sedang menjadi salah satu instrumen yang akan menyeimbangkan bauran energi Indonesia dan mendukung jalur menuju net-zero kita."

Landasan ilmiahnya pun terus berkembang. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menegaskan bahwa Indonesia harus mewujudkan setidaknya 500 MW kapasitas nuklir pada 2032.

PLN untuk pertama kalinya memasukkan tenaga nuklir ke dalam outlook pembangkitan resminya pada 2025, termasuk pembangkit 250 MW untuk Sumatra pada 2032 dan pembangkit lainnya untuk Kalimantan pada 2033. Energi terbarukan, penyimpanan, dan nuklir menyumbang 76% dari total rencana penambahan kapasitasnya.

Output nuklir yang stabil membuatnya menarik bagi dorongan Indonesia menuju energi yang lebih bersih, namun penerapannya bergantung pada apakah jaringan listrik dapat menyerapnya dengan aman, bukan semata-mata pada teknologinya, kata Didik.

Salah satu batasan utamanya adalah kekuatan jaringan (grid strength), yang menentukan seberapa besar pembangkit baru dapat ditambahkan tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Didik mengatakan ukuran reaktor 250 MW yang tengah dikaji mencerminkan kondisi di Sumatra dan Kalimantan, di mana kekuatan jaringan berada di kisaran 300 MW per hertz. Pembangkit yang lebih besar dari itu berpotensi mengganggu sistem.

Jaringan kelistrikan Indonesia juga masih terfragmentasi. Jawa-Madura-Bali merupakan jaringan terbesar dan terkuat, sementara Sumatra dan Kalimantan beroperasi sebagai sistem yang terpisah.

Akibatnya, untuk saat ini hanya Jawa-Madura-Bali yang mampu menampung pembangkit nuklir berskala sangat besar. Reaktor yang lebih besar di Sumatra atau Kalimantan akan membutuhkan interkoneksi yang menghubungkan jaringan-jaringan tersebut dengan Jawa.

Di luar batasan teknis, Didik mengatakan hambatan utamanya terletak pada kebijakan dan kelembagaan. "Yang paling mendesak saat ini adalah peraturan presiden untuk mempercepat pengembangan nuklir serta pembentukan badan nuklir khusus, karena tenaga nuklir sama besarnya menyangkut geopolitik dan penerimaan publik seperti halnya menyangkut teknologi," tambahnya.