Investasi energi terbarukan Asia-Pasifik melaju lebih cepat dari efisiensi pengadaan

Pengembang soroti hambatan jaringan, kontrak, dan dokumentasi.

Kawasan Asia-Pasifik (APAC) menarik lebih banyak investasi energi terbarukan pada 2025. Namun, para pengembang melaporkan proses pengadaan (procurement) di kawasan ini sebagai yang paling tidak efisien di dunia, seiring keterbatasan jaringan listrik, tender yang terfragmentasi, dan risiko kontrak yang terus memperlambat realisasi proyek.

Investasi energi terbarukan sangat bergantung pada kondisi jaringan listrik dan desain pasar, tak kalah penting dari besaran belanja modal, ujar Edward Zhao, Global Senior Vice-President sekaligus General Manager Singapura di Univers Pte. Ltd., kepada Asian Power. "Ini bukan sekadar soal seberapa besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal."

Temuan ini berasal dari 2026 Renewable Energy Infrastructure Outlook, yang dirilis pada 31 Maret oleh Ansarada Pty Ltd. bekerja sama dengan Infralogic. Survei ini melibatkan 150 eksekutif senior di kawasan APAC, Eropa, Timur Tengah dan Afrika, serta Amerika.

Hanya 24% responden di kawasan ini menyebut proses pengadaan terbaru mereka "sangat efisien" — persentase terendah secara global.

Di saat bersamaan, kawasan ini mencatat rekor investasi infrastruktur energi terbarukan sebesar US$68,6 miliar pada 2025, naik 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 62% responden bahkan memperkirakan pertumbuhan investasi yang kuat ke depan — proporsi tertinggi di antara seluruh kawasan yang disurvei.

Menurut Zhao, keberhasilan proyek energi terbarukan tidak hanya bergantung pada pendanaan, karena pengembang juga harus mempertimbangkan aturan pasar listrik, kapasitas transmisi, dan keandalan jaringan.

"Ini adalah isu yang saling terkait, bagian dari sistem kelistrikan secara keseluruhan," ujarnya melalui Zoom. "Perlu dipertimbangkan regulasi pasar, mekanisme pasar, ketahanan jaringan, fleksibilitas, dan keterjangkauan harga."

Hanya 22% responden di APAC menyebut risiko telah dialokasikan secara efektif dalam tender terbaru mereka — hasil terendah di antara seluruh kawasan dalam survei ini.

Menurut Zhao, proyek berskala besar justru semakin sulit direalisasikan karena risiko rekayasa, operasional, dan pasar listrik meningkat secara bersamaan. "Semakin besar sebuah proyek, semakin besar pula dampaknya terhadap keseluruhan sistem kelistrikan," ujarnya.

Rohit Anand, Managing Director sekaligus Head of Asia Infrastructure and Climate Direct Investments di British International Investment Plc (BII), mengatakan fragmentasi pengadaan di Asia Tenggara tetap menjadi hambatan utama.

"Dibutuhkan volume tender yang besar agar industri ini bisa berkembang dalam skala yang lebih luas, dan pengadaan yang sangat terfragmentasi membuat hal itu sulit tercapai," ujarnya dalam sesi Zoom terpisah.

Anand menambahkan, sejumlah perjanjian jual-beli listrik (power purchase agreement) turut menghambat minat investasi, karena memungkinkan pembeli dari pihak pemerintah untuk menghentikan pembelian listrik setelah proyek selesai didanai dan dibangun.

"Jika Anda menanamkan dana besar dengan asumsi listrik akan dibeli selama 20 tahun, pembeli listrik semestinya tidak memiliki hak sepihak untuk tiba-tiba memutuskan berhenti membeli listrik tersebut," ujarnya.

Laporan Ansarada menemukan bahwa 46% responden di APAC menyebut gangguan rantai pasok sebagai risiko realisasi proyek terbesar, sementara 54% menyebut dokumentasi sebagai tantangan utama dalam proses pengadaan — proporsi tertinggi di antara seluruh kawasan.

Organisasi di kawasan ini juga rata-rata menggunakan 3,1 platform pengadaan, menandakan banyak proses yang masih tersebar di berbagai sistem berbeda.

Menurut Anand, interkoneksi kelistrikan yang lebih kuat di Asia Tenggara akan memungkinkan negara-negara di kawasan ini memadukan sumber daya hidroelektrik, surya, dan angin menjadi pasokan listrik yang lebih andal.

Zhao menyarankan agar pengembang mengintegrasikan sistem digital sejak tahap konstruksi, bukan setelah proyek mulai beroperasi. "Membangun dulu, baru mendigitalisasi belakangan — pendekatan seperti itu sudah tidak lagi relevan," ujarnya.

Meski 86% responden secara global menyatakan kesiapan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, implementasinya di lapangan masih tertinggal, menurut laporan tersebut.

BII baru-baru ini mengucurkan komitmen investasi sebesar US$150 juta ke Northstar Renewables, bersama Copenhagen Infrastructure Partners, untuk mengembangkan proyek tenaga angin, surya, dan baterai di India melalui program British Climate Partners.

Anand mengatakan modal institusional terus cenderung memilih pasar dengan regulasi yang stabil.

"Ketika ada lingkungan regulasi yang positif, hal itu memungkinkan kami untuk berinvestasi sekaligus mengajak pihak lain turut masuk ke pasar-pasar tersebut," tambahnya.