, Cambodia
2215 views
Photo by aboodi vesakaran: https://www.pexels.com/photo/cambodia-national-flag-under-blue-sky-13899093/

Rencana energi 18 tahun Kamboja menetapkan target ambisius untuk energi terbarukan

Untuk mencapai ketahanan energi, Kamboja harus mengatasi tantangan investasi, mengurangi konsumsi yang boros, dan meninjau kebijakan harga.

Kamboja, negara yang mengalami kekurangan pasokan listrik, telah menegaskan komitmennya terhadap ketahanan energi melalui penerapan Rencana Induk Pengembangan Tenaga Listrik 2022-2040 (PDP) dan Rencana Efisiensi Energi Nasional (NEEP). Terlepas dari peta jalan yang ambisius ini, para ahli mengingatkan bahwa perjalanan menuju tujuan-tujuan ini mungkin penuh tantangan karena negara tersebut harus terlebih dahulu mengatasi hambatan teknis dan investasi.

PDP adalah “rencana energi jangka panjang pertama” di Kamboja yang memberikan peta jalan bagi sektor energi negara tersebut, kata Marko Lackovic, direktur pelaksana dan mitra di Boston Consulting Group.

“Hal ini bertujuan untuk melakukan transisi negara menuju bauran energi yang lebih bersih, sekaligus memenuhi komitmen pemerintah mengenai keamanan, keandalan, dan keterjangkauan pasokan energi,” kata Lackovic kepada Asian Power.

Dalam salah satu skenario PDP, kapasitas terpasang batu bara dalam negeri pada 2030 akan mencapai 2.266 megawatt (MW) yang mencakup 40,4% dari total campuran. Kapasitas tersebut akan tetap sama pada 2040 namun porsinya akan berkurang menjadi 21,4% karena pertumbuhan di sektor lain. Porsi bahan bakar minyak akan mencapai 490 MW pada 2030 dan 2040, namun porsi  dalam bauran energi masing-masing akan mencapai 8,7% dan 4,6%.

Kapasitas tenaga surya akan meningkat menjadi 3.155 MW pada  2040 (29,8%), dari 1.005 MW (17.9%) pada  2030. Pembangkit listrik tenaga air akan mencapai 1.558 MW (27.7%) pada 2030 dan meningkat menjadi 2.973 MW (21.4%) pada 2040.

Biomassa akan tumbuh dari 98 MW (1,7%) pada 2030 menjadi 198 MW (1,9%) pada 2040. Sistem Penyimpanan Energi Baterai akan menyumbang 3,6% dari total pada 2030 sebesar 200 MW dan akan meningkat menjadi 420 MW, yang mencakup 5,8%. Kamboja tidak akan memiliki gas alam pada 2030 tetapi akan mencapai 8,5% pada 2040 dengan kapasitas 900 MW.

Sementara itu, impor dari Laos dan Thailand masing-masing akan mencapai 3.095 megawatt (MW) dan 700 MW pada 2030. Pada 2040, impor dari Laos akan dipertahankan namun impor dari Thailand akan ditingkatkan menjadi 1.000 MW. Pada 2030, kapasitas pembangkit listrik akan dihemat sekitar 1.215 MW melalui langkah-langkah efisiensi energi dan akan meningkat menjadi 2.205 MW pada 2040.

“Meskipun terdapat cukup banyak perkembangan di pasar, mulai dari pemberlakuan kebijakan seperti rencana pengembangan ketenagalistrikan, kerja sama regional, dan pelaksanaan proyek ketenagalistrikan, kami berharap akan ada perluasan pasar ketenagalistrikan Kamboja yang kuat di masa mendatang,” kata David Thoo, analis tenaga listrik dan energi rendah karbon di BMI.

Lanskap energi Kamboja

Total konsumsi energi final negara ini diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari tingkat pada 2020 hingga mencapai 14 juta ton setara minyak (mtoe), menurut laporan Pusat Energi ASEAN (ACE). Pertumbuhan ini akan dipimpin oleh sektor transportasi (46%), industri (24%), dan perumahan (16%). 

Saat ini, fokus pemerintah tampaknya adalah memastikan keamanan energi selama 10 tahun ke depan sebelum mempertimbangkan penerapan energi terbarukan dalam skala yang lebih besar, kata Thoo. 

Dia mencatat bahwa rencana proyek batu bara di negara Asia Tenggara adalah sekitar 3,5 gigawatt (GW), yang terbesar dari semua jenis pembangkit listrik. Besaran proyek pembangkit listrik tenaga air, surya dan angin sekitar 530 MW. 

“Kamboja memiliki tugas yang cukup menantang dalam menyeimbangkan pengurangan emisi, dan juga memastikan keamanan energi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi listrik,” kata Thoo. 

PDP memperkirakan negara ini memerlukan investasi sekitar $9,2 miliar untuk mendukung perluasan kapasitas pembangkit listriknya. Sekitar $2,5 miliar telah dialokasikan untuk proyek yang sedang dikembangkan dari 2022 hingga 2025. 

Untuk periode 2026–2031, investasi diperkirakan akan rendah karena penyerapan penuh dari impor listrik yang telah dijadwalkan dari Laos dan kemajuan dalam inisiatif efisiensi energinya. Tetapi untuk 2032 dan seterusnya, Kamboja memerlukan sisa sekitar $6,7 miliar untuk mendanai proyek bendungan air, pembangkit listrik tenaga surya, dan sistem penyimpanan energi baterai. 

“Ini sebenarnya merupakan indikasi bahwa Kamboja ingin menarik lebih banyak investasi di sektor ketenagalistrikan,” kata Thoo. “Kami berharap hal ini menjadi salah satu fitur utama yang dapat kami lihat terjadi di tahun-tahun mendatang seiring dengan semakin terbukanya pemerintah terhadap investasi asing.”

Perbankan dalam efisiensi energi

Dalam upaya untuk menetapkan kebijakan efisiensi energi yang spesifik pada sektor tertentu, Kamboja telah melembagakan NEEP. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk mengurangi total konsumsi energi minimal sebesar 19% pada 2030, berbeda dengan skenario bisnis seperti biasa.

Berdasarkan sektor, pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi perumahan sebesar 34%, industri sebesar 20%, dan transportasi sebesar 5%, menurut laporan ACE.

Laporan ini juga menggarisbawahi bagaimana kebijakan tersebut perlu didukung oleh peningkatan kesadaran di kalangan konsumen perumahan mengenai manfaat peralihan dari sumber energi biomassa tradisional ke sumber energi modern. Sektor ini merupakan prioritas pemerintah karena menyumbang lebih dari setengah total konsumsi energi.

Melalui upaya ini, program-program dalam kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien. “Selain itu, potensi keterkaitan antara peningkatan investasi efisiensi energi dan sisi pasokan energi juga harus dijajaki. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam PDP dan NEEP,” katanya dalam laporan tersebut.

Tantangan

Phoumin Han, ekonom energi senior di Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur, mengatakan bahwa meskipun tujuan-tujuan di bawah PDP adalah “kabar baik,” khususnya peningkatan signifikan dalam tenaga surya, penerapannya menghadapi risiko-risiko kebijakan dan perjanjian jual beli listrik seperti masalah pengurangan.

Han mengatakan memenuhi permintaan listrik itu mudah, namun menjamin biaya listrik yang terjangkau, mungkin tidak bisa dijamin.

“Jika terus membangun pembangkit listrik baru melebihi permintaan, masyarakat akan menanggung biayanya melalui tarif yang lebih tinggi. Ini sangat merugikan jika tidak direncanakan dengan matang,” katanya kepada Asian Power.

Han menambahkan bahwa terdapat juga kebutuhan untuk meningkatkan jaringan listrik melalui pengenalan jaringan pintar (smart grid) karena hal ini akan membantu menghemat biaya energi dan mengurangi kapasitas cadangan. Ia memperingatkan, lemahnya sistem transmisi dan distribusi dapat mengakibatkan tingginya kapasitas cadangan.

Menurut laporan ACE, Kamboja juga menghadapi tantangan dari sisi teknis, khususnya dalam pengelolaan penyimpanan air. Laporan tersebut mencatat bahwa negara ini mengalami kekurangan listrik sebesar 400 MW selama musim kemarau, yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap masa depan pembangkit listrik tenaga air.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mekong berkontribusi terhadap masalah keamanan air karena bendungan tersebut tidak digunakan untuk mencegah banjir, sehingga menggenangi dataran rendah ketika air perlu dikeluarkan dari bendungan.

“Rendahnya ketahanan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim menghambat implementasi PDP oleh pemerintah,” tulis laporan tersebut.

Mendorong investasi

Kamboja mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan ramah lingkungan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik lokal dan infrastruktur jaringan tegangan tinggi setelah  2025 karena negara tersebut masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara, kata Lackovic, seraya menyebutkan target negara tersebut pada  2040. Hal ini ditambah dengan tidak adanya rencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara dini.

Ambiyah Abdullah, pejabat senior Departemen Pemodelan dan Perencanaan Kebijakan Energi di ACE, mengatakan sektor swasta akan memainkan peran penting dalam ketahanan energi Kamboja karena kebijakan pemerintah saat ini memungkinkan keterlibatan mereka.

“Keterlibatan sektor swasta sangat penting karena kita memerlukan banyak sarana dan investasi. Saat ini sangat dibutuhkan porsi atau kontribusi investasi pihak swasta,” katanya.

ACE Policy Brief mencatat “lemahnya utilitas negara atau rendahnya kapasitas pemerintah untuk campur tangan dalam sistem ketenagalistrikan Kamboja” karena kebijakan saat ini mendukung keterlibatan sektor swasta.

Meskipun dukungan terhadap sektor swasta “pantas” karena terbatasnya kapasitas pemerintah, hal ini meningkatkan tarif dan mengakibatkan penyedia listrik swasta mengenakan tarif listrik yang lebih tinggi.

“Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan ekonomi rasional dan pengentasan kemiskinan terhambat oleh sistem privatisasi di Kamboja dengan banyak pelaku swasta kecil,” tulis laporan tersebut.

“Peningkatan investasi diperlukan untuk mengamankan investasi yang diperlukan untuk sektor ketenagalistrikan dan meningkatkan kapasitas teknis pembangkit listrik, serta reformasi kelembagaan yang disebutkan di bagian sebelumnya. Oleh karena itu, rancangan pemerintah mengenai kerangka kelembagaan dan rencana keuangan di sisi pasokan energi akan menjadi faktor kunci untuk melengkapi PDP,” tambahnya.

Tarif listrik terjangkau

Menurut laporan ACE, Kamboja perlu mengevaluasi kembali struktur tarif listriknya untuk memberikan “akses yang lebih komprehensif dan harga listrik yang terjangkau,” khususnya bagi pengguna perumahan.

Badan tersebut mengatakan bahwa beberapa struktur tarif di pasar telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara daerah pedesaan dan perkotaan. Harganya berkisar antara $0,18 hingga $0,18 per kilowatt-hour (kWh), juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Untuk menggambarkan perbedaan tersebut, biaya listrik di Thailand dan Indonesia jauh lebih rendah, dengan tarif yang berkisar antara $0,07 hingga $0,10 per kWh.

“Akibatnya, daerah pedesaan kekurangan layanan atau terbatasnya akses terhadap listrik karena tidak mampu membeli listrik. Meskipun terdapat berbagai struktur tarif, mandat EDC lemah dan lebih memilih kebijakan tarif yang buruk sebagai lembaga pelaksana di sektor ketenagalistrikan,” demikian bunyi laporan ACE.

Di Kamboja, terdapat 245 desa atau hanya 1,73% dari total desa yang belum terjangkau jaringan distribusi listrik, tambahnya.

Mengatasi hambatan

Han mengatakan pemerintah Kamboja harus membuat kebijakan yang akan menarik investasi energi terbarukan untuk memastikan bahwa risiko, seperti dari sisi kebijakan, dapat dikelola.

“Selain itu, dukungan kebijakan dan keseluruhan biaya energi terbarukan perlu dipahami. Insentif fiskal harus dinyatakan dengan jelas untuk mendukung keseluruhan biaya energi terbarukan dan beberapa kebijakan khusus untuk memastikan peningkatan keuntungan dari investasi, seperti feed-in-tariff atau lainnya,” katanya.

Mencapai ketahanan energi akan sulit dan bergantung pada lingkungan politik, kata Han.

Han percaya bahwa meskipun Kamboja bergantung pada impor gas alam dan batu bara untuk listrik, negara tersebut masih dapat mencapai ketahanan energi karena sebagian besar listriknya akan diproduksi di dalam negeri.

“Untuk mencapai keamanan energi penuh, Kamboja mungkin perlu mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala besar dengan penyimpanan baterai yang dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga air, biomassa, angin, dan beberapa bahan bakar dalam negeri lainnya,” katanya.

Lackovic mengatakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kamboja adalah dengan menerapkan insentif tambahan untuk mempromosikan pembangkit listrik tenaga surya di atap dan distribusinya, khususnya untuk 245 desa yang belum terhubung dengan listrik. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya rata-rata listrik yang dibutuhkan pemerintah untuk berinvestasi.

Meluncurkan langkah-langkah yang mengurangi permintaan puncak seperti program respons permintaan dan sistem penyimpanan energi yang terhubung ke jaringan juga dapat mengurangi kebutuhan akan kapasitas pembangkitan tambahan yang diperlukan sekaligus menjaga keandalan yang tinggi.

Abdullah juga mengatakan bahwa negara-negara anggota lainnya di kawasan ini akan memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap keamanan energi Kamboja, antara lain dengan adanya koneksi jaringan listrik ASEAN yang akan menghubungkan negara tersebut dengan Thailand, Singapura, dan negara-negara lain.

“Akan ada peningkatan permintaan energi yang signifikan di kalangan ASEAN dan mungkin setiap negara anggota ASEAN dapat memberdayakan kapasitas nasional untuk memenuhi permintaan tersebut,” katanya, seraya menambahkan bahwa kerja sama regional juga akan mengamankan pasokan energi.

PT Jawa Satu Power mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga LNG sebesar 1.760 MW di Indonesia

Pembangkit ini dapat memproduksi listrik untuk 4,3 juta rumah tangga.

Barito Wind Energy mengakuisisi mayoritas saham di PT UPC Sidrap Bayu Energi

Perusahaan ini akan memegang saham sebesar 99,99% di perusahaan tersebut.

Grup NEFIN bekerja ekstra keras dalam mengejar proyek-proyeknya

CEO Glenn Lim menjelaskan bagaimana keterlambatan berubah menjadi hal baik karena perusahaan bertujuan mencapai kapasitas 667 MW pada 2026.

Summit Power International menyediakan dukungan LNG yang vital untuk Bangladesh

Tanpa pasokan listrik cross-border, LNG diperlukan oleh negara yang menghadapi kendala geografis untuk menerapkan sumber energi terbarukan.

JERA, mitra unit PT PLN untuk pengembangan rantai nilai LNG

MOU juga mencakup studi kemungkinan konversi ke hidrogen, rantai nilai amonia.

VOX POP: Bagaimana teknologi vehicle-to-grid dapat meningkatkan transisi energi?

Teknologi vehicle-to-grid (V2G) dipandang sebagai inovasi revolusioner menuju ketahanan jaringan listrik dan peningkatan transisi energi yang kokoh.

IDCTA: Partisipasi global dapat meningkatkan penjualan kredit karbon Indonesia

Pasar karbon Indonesia yang baru dibuka memiliki sebanyak 71,95% kredit karbon yang belum terjual pada akhir 2023.

Bagaimana Asia Tenggara dapat mencapai potensi biogasnya

Kawasan ini hanya memiliki sekitar satu gigawatt kapasitas dengan Thailand, Indonesia, dan Malaysia memimpin dalam hal produksi.