Bisakah 150 gigawatt energi hijau membantu menghilangkan batu bara?

Dorongan energi terbarukan di Asia Tenggara membutuhkan lebih banyak kapasitas untuk menantang ketergantungan batu bara secara efektif, menurut para ahli.

Asia Tenggara siap membuat langkah signifikan dalam energi terbarukan, dengan kapasitas tambahan 154 gigawatt (GW) yang direncanakan untuk lima tahun ke depan. Menurut Global Energy Monitor (GEM), pengembangan ini berpotensi mengimbangi sekitar 55GW tenaga batu bara setiap tahunnya. Namun, terlepas dari prospek yang menjanjikan, kawasan ini masih menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungannya pada pembangkit muda tenaga batu bara, yang memerlukan perluasan kapasitas energi terbarukan yang cukup besar.

Mengutip data global, GEM melaporkan ada 98 GW kapasitas angin dan 55 GW kapasitas surya skala utilitas yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Jika tercapai, ini akan membantu memenuhi 70% kebutuhan listrik wilayah tersebut pada 2030, yang diproyeksikan tumbuh 40% lebih dari angka di 2020. GEM mencatat sisa 30% kesenjangan dapat diisi dengan kemampuan penyimpanan yang digunakan dengan atap dan instalasi surya masyarakat, sementara juga beralih dari kapasitas tenaga batu bara dan gas baru.

“Meskipun demikian, untuk menutup pembangkit listrik batu bara yang ada di wilayah tersebut sambil mempertahankan tingkat elektrifikasi yang sama, diperlukan lebih banyak energi terbarukan,” Kasandra O'Malia Project Manager, Global Solar & Geothermal Power Trackers, mengatakan kepada Asian Power.

O'Malia mengatakan Asia Tenggara akan membutuhkan 100GW lebih banyak tenaga surya di atap atau tambahan 55GW angin offshore di atas proyek-proyek yang direncanakan untuk beroperasi agar sesuai dengan kemampuan pembangkit saat ini dari pembangkit listrik tenaga batu bara di kawasan itu.

Pembangunan energi terbarukan yang direncanakan sebesar 154 GW diperkirakan menghasilkan penghematan tahunan hingga US$37 miliar dibandingkan pembakaran batu bara.. Hal ini juga dapat membantu menghindari penggunaan hampir 148 juta ton batu bara setiap tahunnya atau sekitar 55 GW dalam kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara. Ini juga setara dengan setengah dari kapasitas batu bara yang saat ini beroperasi di Asia Tenggara.

“Jika Asia Tenggara mewujudkan semua proyek listrik tenaga angin dan utilitas yang direncanakan ini, biayanya kira-kira US$232 miliar, tetapi dengan penghematan biaya bahan bakar langsung sebesar US$37 miliar per tahun, proyek ini akan terbayar hanya dalam waktu 6 tahun,” kata O'Malia.

Armada batu bara yang ‘sangat muda’

Mengurangi penggunaan tenaga batu bara akan menjadi tantangan bagi kawasan ini, menurut Dr. Zulfikar Yurnaidi, Team Leader Outlook Energi ASEAN ke-7 mengingat Asia Tenggara adalah rumah bagi armada batu bara yang “sangat muda”.

“Usia rata-rata armada batubara kami mungkin 12 tahun, yang artinya masih memiliki masa produktif yang cukup banyak,” kata Yurnaidi yang juga menjabat sebagai Manager Modelling and Policy Planning.

Dengan asumsi umur minimum adalah 30 tahun, pembangkit listrik tenaga batu bara masih memiliki sekitar 18 tahun yang kemungkinan besar harus dimaksimalkan oleh pemilik untuk menghasilkan pendapatan untuk keuntungan atau pembayaran hutang. Hal ini meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk membantu menghentikan pembangkit batu bara lebih cepat, kata Yurnaidi.

Inisiatif seperti Energy Transition Mechanism (ETM) oleh Asian Development Bank, yang memberikan pinjaman, hibah, atau investasi untuk pensiun dini atau penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara, dan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang juga memobilisasi pendanaan untuk beralih dari bahan bakar fosil. Yurnaidi, bagaimanapun, mencatat bahwa inisiatif tersebut perlu disesuaikan dengan pasar masing-masing.

“Perlu spesifik per negara, karena akan berbeda jika misalnya menyikapi Indonesia yang sebagian besar berasal dari utilitas nasional, dari negara lain yang peran swastanya lebih kuat,” Yurnaidi menyebutkan.

Selain itu, Yurnaidi mengemukakan bahwa poros batu bara akan berdampak negatif terhadap perekonomian karena dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mengganggu operasi industri dalam rantai pasokan, seperti tambang batu bara dan sistem transportasi. Dalam hal ini, dia mengatakan pasar harus mulai memikirkan solusi untuk menggunakan kembali pabrik dan tambang. Misalnya, membakar pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan bahan bakar alternatif, seperti biomassa, atau mengubah tambang batu bara menjadi tempat penyimpanan, seperti di Jerman.

Infrastruktur dan investasi

O'Malia menambahkan energi terbarukan di Asia Tenggara juga tertahan oleh terputusnya konektivitas jaringan karena infrastruktur yang ada tidak mampu menangani beban yang meningkat.

“Hal ini menyebabkan proyek masa depan tampak kurang menarik bagi pemberi pinjaman yang khawatir bahwa mereka tidak akan melihat pengembalian investasi mereka. Memperbarui dan menambah jaringan listrik di wilayah ini akan memungkinkan proyek energi terbarukan untuk menyediakan listrik secara andal, sekaligus membuat wilayah ini lebih tahan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan akses listrik,” katanya.

Data dari Global Solar Power Tracker and Global Wind Power Tracker menemukan bahwa kapasitas tenaga surya dan angin skala utilitas kemungkinan akan tumbuh lebih dari enam kali lipat dalam lima tahun ke depan.

Di luar ini, O'Malia mengatakan rintangan yang lebih besar terletak pada penghentian investasi batu bara, yang tetap tinggi di wilayah tersebut. Pada 2020 saja, hampir US$18 miliar subsidi untuk bahan bakar fosil dilakukan oleh pemerintah di seluruh Asia Tenggara “meskipun ekonomi batu bara dan gas tidak menarik,” katanya. Wilayah ini juga memiliki 37% dari sisa kapasitas tenaga batu bara yang diusulkan di luar Cina.

“Meskipun tahun lalu telah menggarisbawahi risiko terutama di Asia karena mengandalkan impor gas alam, namun Asia Tenggara menempati urutan kedua di dunia untuk prospek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas,” kata O'Malia.

“Pemerintah, bank, dan pemangku kepentingan lainnya masih harus didorong setiap saat untuk mengalahkan kelambanan dan politik di balik bahan bakar fosil.”

JETP di Indonesia dan Vietnam seharusnya hanya menjadi awal dari mitra internasional yang mendanai transisi energi di Asia Tenggara, kata O'Malia. Pemerintah internasional dan lembaga keuangan harus memprioritaskan pendanaan yang adil daripada hanya berfokus pada negara-negara terkaya, tambahnya. Lagi pula, kawasan ini hanya menerima 4% dari investasi energi terbarukan global pada 2020, padahal itu merupakan 9% dari populasi global.

Sementara itu, pemerintah di Asia Tenggara juga perlu memastikan bahwa populasi yang paling rentan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Kebijakan dalam mencapai target energi terbarukan serta subsidi harus diarahkan pada akses yang lebih besar terhadap energi dan kedaulatan energi di tingkat masyarakat, kata O’Malia. Penerapan atap surya, penyimpanan energi yang memadai, dan infrastruktur jaringan yang saling terhubung hanyalah beberapa alat yang dapat membantu melindungi populasi yang rentan ini.

Energi terbarukan di kawasan tersebut

Dengan tidak adanya kebijakan baru, bahan bakar fosil diproyeksikan akan terus mendominasi permintaan energi di kawasan, menurut ASEAN Energy Outlook 2020-2050 ke-7. Ini sebagian besar akan bersumber dari minyak, yang kemungkinan akan mencapai 47% dari total konsumsi energi akhir hingga 2050.

Kapasitas listrik terpasang juga diperkirakan meningkat tiga kali lipat menjadi 959 GW pada 2050, terutama terdiri dari batu bara (33,8%), gas alam (26,1%), dan tenaga air (21,6%). Terlepas dari dominasi bahan bakar fosil, laporan tersebut memproyeksikan bahwa pasar Asia Tenggara berada di jalur yang tepat untuk mencapai target regional untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan hingga 35%.

Tenaga air diperkirakan akan mendominasi bauran energi terbarukan di wilayah tersebut, diikuti oleh tenaga angin dan tenaga surya skala utilitas dengan kapasitas terpasang lebih dari 150 GW dalam jalur pipa. Sebagian besar tenaga angin di kawasan ini akan berasal dari proyek angin lepas pantai di Vietnam dan Filipina. O'Malia mencatat bahwa Filipina, Indonesia, dan Vietnam sangat menonjol sebagai pemimpin regional dan global dalam pembangunan tenaga surya skala utilitas prospektif. Pasar bahkan diproyeksikan untuk membuat 5% dari calon instalasi surya skala utilitas dunia.

“Ke depan, porsi EBT ini akan terus meningkat, namun setidaknya hingga 2025 nanti, porsi batu bara masih sangat tinggi. Bahkan setelah itu hingg 2050, jika kita melanjutkan skenario baseline, batu bara masih akan mengambil bagian yang besar bahkan hingga 2050,” kata Yurnaidi.

“Tapi di luar itu, saya pikir kita bisa melihat kuatnya penetrasi matahari dan angin. Hidro akan terus menjadi bagian terbesar dari pembangkit listrik.”