IPP
, Thailand

Sektor listrik Thailand didesak untuk memperketat kebijakan keamanan energi

Tuntutan untuk rencana pembangunan yang terbuka dan transparan semakin tinggi.

Pasar listrik dan struktur kelembagaan Thailand bersatu dengan baik lewat komitmen kuatnya terhadap keamanan listrik. Demikian dinyatakan International Energy Agency (IEA) dalam “Thailand Electricity Security Assessment 2016.” Dalam kesempatan tersebut, lebih lanjut dinyatakan bahwa rencana pengembangan sektor listrik paling baik dikembangkan secara terbuka dan transparan, di mana pihak-pihak yang bertanggung jawab diberi kapasitas yang cukup dan tingkat kemandirian yang sesuai.

Selama tujuan kebijakan diartikulasikan dengan jelas dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas, rencana yang dihasilkan harus mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan, ekonomi dan lingkungan, kata IEA.

Sistem yang kompleks

Dalam penilaiannya, IEA menyatakan bahwa memiliki margin cadangan yang tinggi mungkin sepenuhnya sesuai untuk sistem tenaga Thailand, khususnya jika ekspektasinya adalah tentang standar keandalan yang harus diperketat pada masa depan.

Namun, juga disebutkan bahwa investasi pada pembangkit frontloading yang diharapkan akan dibutuhkan kemudian, dapat menyebabkan investasi berlebih. Kompleksitas tambahan dari sistem tenaga Thailand adalah kenyataan bahwa hanya sebagian proyek yang secara langsung dimiliki dan dioperasikan oleh EGAT .

Lebih lanjut lagi, kelompok ini menunjukkan bahwa sekitar setengah dari pembangkit domestik dan semua proyek yang dikembangkan di luar Thailand melibatkan independent power producers (IPP) yang dikontrak berdasarkan power purchase agreements (PPA) jangka panjang. EGAT, bagaimanapun, juga memiliki saham minoritas di IPP melalui berbagai anak perusahaannya.

Perpecahan dalam struktur kepemilikan antara EGAT dan berbagai IPP ini memiliki potensi untuk menciptakan ketidakpastian, baik dalam hal investasi maupun operasi jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Konflik kepentingan berpotensi merusak lingkungan investasi dan keamanan operasi sehari-hari, menurut penilaiannya.

PPA dan keamanan listrik

Sementara itu, IEA juga mencatat ketidakfleksibelan PPA yang juga dapat memengaruhi keamanan listrik jangka panjang dan pendek.

PPA jangka panjang dengan harga tetap menawarkan tingkat kepastian bagi investor dan pembeli (dalam hal ini, EGAT), tetapi membatasi kemampuan pengembang dan perencana sistem untuk menanggapi perkembangan pasar. Permasalahan ini dinilai sangat menantang, dalam lingkungan yang memadukan utilitas antara pembangkit yang dimiliki dan IPP.

IEA mengamati bahwa di Thailand, situasinya diperparah oleh fakta bahwa PPA dinegosiasikan oleh MoEN, tetapi EGAT bertanggung jawab untuk mengintegrasikan IPP ke dalam sistem listrik.

Dalam jangka pendek, ini terus berlanjut, PPA dapat menyebabkan keputusan pengiriman yang tidak efisien karena peningkatan biaya bahan bakar yang sebelumnya telah diantisipasi dan / atau jika pertumbuhan permintaan tersebut ditaksir terlalu tinggi, yang berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan sistem listrik

Mengembangkan keberlanjutan

Asian Development Bank (ADB) menilai, ancaman terhadap pasokan energi yang kompetitif dan stabil, kenaikan harga pasar minyak dan gas, sumber daya domestik yang langka dan berkurang, keandalan sumber energi non-domestik yang tidak pasti, dan meningkatnya permintaan domestik .

Selanjutnya disebutkan bahwa Power Development Plan (PDP) Thailand, 2010-2030 memperkirakan bahwa total kapasitas sistem perlu meningkat menjadi 70.686 MW pada tahun 2030 dari 32.395 MW pada pertengahan 2012. Selama 2012-2019, kapasitas terpasang diperkirakan akan meningkat sebesar 23.325 MW — 35% dari energi terbarukan, 22% dari kogenerasi, 28% dari siklus gabungan, dan 15% dari termal.

Agar pengembangan sektor berkelanjutan dapat terjadi, ADB mengatakan harus ada hal berikut; diversifikasi, sejauh mungkin dari ketergantungan yang besar pada minyak dan gas alam; tata kelola yang baik dan regulasi dari sisi penawaran; dan implementasi mekanisme penetapan harga untuk memberikan sinyal pasar yang sehat yang menyesuaikan konsumsi untuk mencerminkan biaya produksi dan eksternalitas lingkungan yang sebenarnya.

Sektor energi terbarukan yang diperbarui

Setelah penundaan yang disebabkan oleh pergolakan politik, Thailand mulai bergerak maju lagi di bidang renewable energy (RE), kata Tony Segadelli, managing director OWL Energy. Proses tender diadakan pada bulan April yang menghasilkan 281MW PV surya. Banyak dari operasi ini telah bekerja sama dengan perusahaan PV surya berpengalaman untuk melaksanakan proyek mereka.

Sementara itu, FIT telah disimpan di THB5.66 / kWh selama 25 tahun, dan lebih banyak tender PV diperkirakan menjelang akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dalam hal peluang RE lainnya, proyek MSW pertama di Bangkok diluncurkan pada bulan Mei. Proyek ini dapat menghasilkan 5MW yang mana akan menjadi pertanda baik untuk proyek MSW lainnya di Thailand.

Selanjutnya, permintaan daya di Thailand meningkat pada tahun 2016 sebesar 8% ke rekor baru 29.618,8 MW. Hal ini terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,8%, dan juga diharapkan merupakan indikator bahwa ekonominya akan mulai tumbuh lebih kuat.

Meskipun National Energy Policy Council (NEPC) sedang dalam proses tender untuk konsesi gas baru dan PTT diharapkan untuk membangun terminal LNG tambahan, Thailand diperkirakan akan terus meningkatkan kapasitas dan persentase RE di negara tersebut. Pemerintah memiliki kebijakan yang menyatakan untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam, sebagian karena cadangan yang menyusut.

Sehubungan dengan sektor RE Thailand, IEA mengatakan negara itu akan menjadi lebih ambisius dalam tujuan energi terbarukannya. Thailand harus mengambil keuntungan dari penurunan biaya PV surya yang cepat dan fleksibilitas yang melekat pada sistem dengan secara signifikan meningkatkan target energi terbarukan. Untuk memastikan bahwa berbagai sumber daya terbarukan dapat digunakan secara lebih efektif untuk membantu mendukung keamanan sistem, pemerintah harus memperbaiki program feed-in tariff (FIT) saat ini.

Sektor swasta dan RE

Sektor swasta juga dapat membantu dalam pengembangan lebih lanjut sektor RE Thailand. Asian Development Bank, mengamati bahwa penetapan tarif yang kredibel dan transparan dengan pengaturan listrik jangka panjang yang baik dapat menarik investasi swasta yang lebih besar. Organisasi itu mengutip penutupan beberapa transaksi proyek energi surya yang dibiayai secara komersial di Thailand sebagai basis nya. Sebagai akibatnya, juga dicatat bahwa investasi swasta yang lebih besar akan mengarah pada partisipasi sektor swasta yang berkelanjutan, yang akan memicu lebih banyak persaingan, meningkatkan kualitas layanan, dan merangsang inovasi.

Selanjutnya, menurut studi kasus "Sun, Partnerships Power Thailand Solar Project" ADB, perusahaan Natural Energy Development membangun pembangkit listrik tenaga surya berskala besar pertama di negara ini dan yang terbesar di Asia - sebuah proyek yang memanifestasikan kelayakan dari sektor pembangkitan surya besar milik swasta. Pembangkit listrik tenaga surya photovoltaic 55 MW dibangun hanya dalam 18 bulan, lebih cepat dari jadwal dan sesuai dengan anggarannya.

Studi kasus mencatat bahwa ADB membantu dalam memperoleh pembiayaan jangka panjang dan membantu daftar proyek dan persiapan keuangan untuk pengurangan emisi bersertifikat di bawah Clean Development Mechanism. Ini, katanya, menarik beberapa mitra pinjaman lokal, termasuk Bangkok Bank, Kasikornbank, dan Siam Commercial Bank.

Pembangkit listrik tenaga surya mulai memberi daya ke EGAT pada akhir 2011, dan sekarang menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya pada 70.000 rumah tangga, kata studi kasus tersebut. Dengan mengganti bahan bakar fosil, pabrik akan menghindari pelepasan lebih dari 1,3 juta ton gas rumah kaca ke atmosfer selama 25 tahun ke depan.

Poin untuk direnungkan

Penilaian ADB mencatat bahwa subsektor listrik terdiri dari beberapa pemangku kepentingan sektor publik dan utilitas yang dikendalikan negara. Tumpang tindih dalam fungsi mengakibatkan kurangnya koordinasi dan redundansi, memberikan ruang untuk reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama dan akuntabilitas di antara para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, PDP Thailand menargetkan pengurangan 25% dalam intensitas energi pada tahun 2030, berdasarkan program penghematan energi dan promosi efisiensi energi, yang tercantum dalam penilaian tersebut. Pemerintah sedang bekerja untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk mendorong investasi dalam efisiensi energi, terutama dalam transportasi dan industri. Program pemerintah (untuk kliping puncak, pergeseran muatan energi, dan konservasi energi) yang mempengaruhi pilihan konsumen, dapat diperluas, saran ADB.

Terakhir, ADB juga menyarankan kebijakan penetapan harga yang sesuai untuk tarif listrik yang dibebankan oleh EGAT, Metropolitan Electricity Authority, dan Provincial Electricity Authority. Ini harus dapat memastikan bahwa konsumen menerima sinyal adanya pasar yang sehat, kata ADB.

Jaringan listrik lemah Vietnam menghambat kebijakan pembelian listrik yang langsung

Infrastruktur energi yang buruk menghambat integrasi kapasitas baru dari proyek energi terbarukan (EBT).

Penutupan pembangkit listrik batu bara baru di ASEAN pada 2040 mungkin tercapai

Penambahan pembangkit batu bara baru dan retrofit pembangkit yang ada menjadi risiko lebih besar dalam transisi.

ADB menyetujui pinjaman senilai $500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia

Ini bertujuan membangun kerangka kebijakan yang kokoh dalam mendukung peralihan menuju energi bersih.

Avaada meningkatkan beban energi terbarukan untuk penuhi permintaan pusat data India

Perusahaan menargetkan kapasitas energi terbarukan sebesar 30 gigawatt pada 2030.

Asia-Pasifik mungkin tidak mencapai target energi terbarukan

Negara-negara di kawasan itu harus menarik investasi untuk memajukan tujuan energi bersih mereka.

Laba bersih Adaro turun 12% menjadi $880 juta di Semester 1

Pendapatan turun 15% menjadi $2,97 miliar pada periode tersebut.

ACEN dan Barito Renewables bermitra untuk mempercepat energi angin di Indonesia

Kemitraan ini akan dijalankan oleh anak perusahaan mereka.

Malaysia diminta mengintegrasikan jaringan listrik untuk mempercepat pertumbuhan tenaga surya

Pembatasan penetrasi tenaga surya ke jaringan pada 24% dari permintaan puncak dapat menghambat ekspansi.