, Indonesia

Analysts worried over project bankability amidst Indonesia's new PPA model

"PLN's freedom to negotiate terms has been curtailed," they say.

The Indonesian power sector has to date been the most successful of the infrastructure sectors in attracting private sector investment, and debt financing from both international and domestic lenders, according to Baker Mckenzie.

The State power utility, PT PLN (Persero), has since the very early private sector power generation projects of the 1990s developed a robust and bankable Power Purchase Agreement (PPA) model for large scale power projects.

Here's more from Baker Mckenzie:

Whilst there have been the inevitable "tweaks" to the PPA model over the past 20 years (coming from both the PLN side of the negotiation table as well as the developer/lender side), the model for large scale power projects remains today a solid one, and one that is able to mobilise private sector equity and debt funding.

Recent flagship projects that demonstrate the success of the current PPA model include the Central Java 2x1000MW project, the Sarulla Geothermal Project and many others.

However, the Ministry of Energy and Mineral Resources on 19 January 2017 issued Regulation No. 10/2017 on Principles of Power Purchase Agreements ("MEMR Reg. 10"), which, for the first time in any material way, seeks to impose certain requirements as to what provisions must be built into PPAs in the power sector.

Other power sector regulations have, from time to time, touched lightly on certain aspects of the PPAs (e.g., the mini-hydro regulations provide that if the developer fails to complete construction of the project within the required timeframe, the tariff under the PPA should be subjected to a discount as a form of penalty), but the key bankability and risk allocation points have been left to negotiation between PLN and the developers (and lenders).

However, with the passing of MEMR Reg. 10, PLN's freedom to negotiate terms has been curtailed.

Jaringan listrik lemah Vietnam menghambat kebijakan pembelian listrik yang langsung

Infrastruktur energi yang buruk menghambat integrasi kapasitas baru dari proyek energi terbarukan (EBT).

Penutupan pembangkit listrik batu bara baru di ASEAN pada 2040 mungkin tercapai

Penambahan pembangkit batu bara baru dan retrofit pembangkit yang ada menjadi risiko lebih besar dalam transisi.

ADB menyetujui pinjaman senilai $500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia

Ini bertujuan membangun kerangka kebijakan yang kokoh dalam mendukung peralihan menuju energi bersih.

Avaada meningkatkan beban energi terbarukan untuk penuhi permintaan pusat data India

Perusahaan menargetkan kapasitas energi terbarukan sebesar 30 gigawatt pada 2030.

Asia-Pasifik mungkin tidak mencapai target energi terbarukan

Negara-negara di kawasan itu harus menarik investasi untuk memajukan tujuan energi bersih mereka.

Laba bersih Adaro turun 12% menjadi $880 juta di Semester 1

Pendapatan turun 15% menjadi $2,97 miliar pada periode tersebut.

ACEN dan Barito Renewables bermitra untuk mempercepat energi angin di Indonesia

Kemitraan ini akan dijalankan oleh anak perusahaan mereka.

Malaysia diminta mengintegrasikan jaringan listrik untuk mempercepat pertumbuhan tenaga surya

Pembatasan penetrasi tenaga surya ke jaringan pada 24% dari permintaan puncak dapat menghambat ekspansi.